Header Ads

Akibat Beda Sikap Politik, Duet Jokowi-JK Bubar

Akibat Beda Sikap Politik, Duet Jokowi-JK Bubar

Kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta memperlihatkan perbedaan sikap politik antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sejak awal JK berperan dalam pencalonan Anies, sementara Jokowi mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Perbedaan sikap politik ini dinilai sejumlah pengamat menunjukkan hubungan kedua pemimpin itu terjadi keretakan, dan pecah kongsi. Diprediksi, duet keduanya di Pilpres 2019 terancam bubar.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan blak-blakan tentang peran JK di saat partai-partai sedang menentukan cagub-cawagub DKI penantang Ahok-Djarot. Dia menyebut awalnya tidak ada partai yang mau mengusung Anies namun telepon JK mengubah kondisi itu.

Menanggapi pernyataan Zulkifli Hasan, juru bicara Jusuf Kalla memberikan komentar. “Pak JK memberi pertimbangan dalam momen politik kebangsaan yang penting dan tentu layak didengarkan karena pengalaman dan intuisinya yang tajam,” ujar juru bicara Wapres JK, Husain Abdullah saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (5/3/2017).

Sementara itu Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, pasca Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan pasangan Anies - Sandi, duet Jokowi Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) memang telah pecah. Oleh karenanya duet Jokowi - JK akan bubar di Pilpres 2019 mendatang.

Pecahnya kongsi dwi kepemimpinan tersebut, lanjuut Aminudin, tentu akan menambah ketidakstabilan pemerintah Jokowi yang saat ini sedang giat membangun infrastruktur. "Sebenarnya awal pecahnya kongsi Jokowi - JK sejak Munas Golkar kemarin. Itu awal keretakan mereka," kata Aminudin kepada Harian Terbit, Selasa (9/5/2017).

Menurut Aminudin, kala itu dalam Munas Golkar, Luhut B Panjaitan dan Jokowi mendorong Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. Namun upaya Luhut dan Jokowi menjadikan Novanto memimpin partai berlambang beringin tersebut tidak mendapat dukungan dari JK. Kala itu JK menolak Novanto memimpin Golkar karena Novanto bukan bagian dari JK sehingga tidak layak menjadi Ketum Golkar.

Dia menyarankan agar tidak terjadi kegaduhan dan goncangan di pemerintah saat ini maka Jokowi harus bisa mengambil simpati dan berbuat baik terhadap JK. "Kalau Jokowi ingin tak banyak guncangan di pemerintahnya maka harus berbaik-baik dengan JK," paparnya.

Sudah Sejak Lama

Adanya pecah kongsi antara Jokowi - JK juga ungkapkan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurutnya, pecah kongsi sudah terjadi sejak lama. Sehingga pecahnya kongsi Jokowi - JK sudah bukan menjadi rahasia lagi. "Pecahnya kongsi Jokowi - JK bukan hanya sekedar info karena pecahnya kongsi sudah sejak lama," paparnya.

Namun, ujar Hendri, pecahnya kongsi Jokowi - JK karena berbeda pendapat sehingga tidak akan merusak sistem ketatanegaraan Indonesia. "Kita harus lihat positifnya, mereka tidak pecah, hanya berbeda pendapat," paparnya.

Pilkada

Sementara itu Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah meyayangkan pecahnya duet Jokowi - JK. Harusnya Jokowi - JK tidak terpengaruh dengan hasil Pilkada DKI Jakarta meski secara nyata pilihan mereka berbeda. Karena sekarang ini efektif masa pemerintahan mereka untuk bekerja semakin sempit.

"Pemilu serentak sudah di depan mata. Janji nawacita mereka masih banyak yang belum terwujud. Dalam pendidikan saja boro boro wajar 12 tahun yang dijanjikan. Wajar 9 tahun aja masih terseok-seok," ujar Syamsudin.

Menurut Syamsudin, saat ini akses masyarakat miskin untuk bisa menikmati pendidikan berkualitas hanya mimpi. Karena saat ini saja terdapat 72 persen atau 1.3 juta unit dari 1.8 juta ruang kelas di Indonesia sudah rusak. Sehingga hanya sekitar 500 ribu lebih ruang kelas yang benar-benar berstatus baik. Ditambah lagi guru - guru di daerah lebih banyak honorer yang mengajar.

"Ini harus segera ditangani pemerintahan sekarang. Bukan malah berkonflik karena Pilkada Jakarta. Bila mereka bekerja baik, maka pasti rakyat akan dengan sendirinya akan memilih kembali," tegasnya.

Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, duet Presiden Jokowi dan Wakil Pres Jusuf Kalla sebaiknya agar tidak pecah kongsi, atau terjadi hubungan yang sudah tidak harmonis. Sebab, akan berdampak terganggunya roda pemerintah.

“Kalau Jokowi-JK itu pecah kongsi apalagi sampai terjadi konflik maka itu akan mengganggu roda pemerintahan,” papar Siti. [ht]

No comments

Powered by Blogger.